Kalurahan Piyaman

Dinas Sosial P3A Gunungkidul menyelenggarakan sosialisasi Pengelolaan DTKS melalui aplikasi SIKS-NG online dengan mengundang seluruh Carik di Kabupaten Gunungkidul yang diselenggarakan dalam 2 sesi terpisah yakni hari Rabu 29 Mei 2024 dan Kamis 30 Mei 2024 di Ruang Rapat Welas Asih Dinas Sosial, PPPA Gunungkidul.

Dalam sosialisasi ini disampaikan bahwa yang dimaksud dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Sedangkan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah sistem informasi yang mendukung proses pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Periode usulan dan verval DTKS
SIKS-NG ONLINE dilakukan setiap bulan dengan tahapan :

1. Usulan PBI JK di buka mulai tanggal 1 – 11 setiap Bulan (sesuai Kuota)

• Pengesahan Bupati Usulan PBI JK DTKS di upload sebelum tanggal 12

2. Usulan Bansos BPNT,PKH, NONBANSOS dibuka mulai tanggal 15 – 25 setiap Bulan .

• Pengesahan Bupati Usulan Bansos BPNT,PKH,NONBANSOS di upload sebelum tanggal H-1

3. Ketidaklayakan Penerima Bansos dibuka setiap hari.

• Pengesahan Bupati Usulan Ketidaklayakan di upload sebelum tanggal H-1.

4. Perbaikan Data Anomali.

• Perbaikan data ART DTKS yang tidak padan dengan data Dirjen Dukcapil Kemendagri

5. Verifikasi dan Validasi Usulan Warga yang mengusulkan mandiri dari Aplikasi Cek Bansos
6. Pergantian Pengurus

• Pengurus/Penerima Bansos yang Meninggal dapat diganti oleh Ahli Waris yang satu KK

7. Entri Status Hamil bagi KPM PKH yang sedang Hamil
8. Entri Status Disabilitas
9. Entri Status Meninggal setiap hari

Usulan DTKS dapat bersumber :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Kementerian Sosial
3. Warga Negara Indonesia secara mandiri

PEMANFAATAN DTKS :

DTKS digukanakan untuk :

1. Penyaluran Bantuan Sosial dari Kementerian Sosial dan Pemerintah Kab. Gunungkidul
2. PBI JK
3. PKH
4. BPNT / Program Sembako
5. KUBE (Kelompok Usaha Bersama)
6. USEP (Usaha Ekonomi Produktif)
7. Prokus (Program Kewirausahaan Sosial) / PENA
8. Penyaluran Bantuan Pendidikan dari Kementerian Pendidikan
9. PIP / KIP (Jenjang SD – SMA/SMK) -------- Pendaftaran melalui Aplikasi Dapodik Sekolah
10. KIP Kuliah                                       -------- Pendaftaran melalui https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/
11. Kartu Cerdas (Pemda DIY)        --------- Koordinator Pendaftaran Balai DIKMEN Kab. / Kota
12. Penentuan PPDB Jalur Afirmasi / Siswa Miskin
13. Penyaluran / Pemasangan Subsidi Listrik 450 Watt oleh PLN
14. Penyaluran Bantuan RTLH
15. Bantuan Hukum

MEKANISME PENERBITAN REKOMENDASI JAMINAN KESEHATAN PBPU dan BP Pemda / PBI APBD

Rekomendasi Jaminan Kesehatan :

1. Warga Pencari Jaminan Kesehatan

        Persyaratan :

1. Surat Rekomendasi dari TIM Penanggulangan Kemiskinan Kalurahan (TKPKal)
2. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Pemerintah Kalurahan
3. Surat Pernyataan Misikin (dari yang bersangkutan)
4. Skrining SID sesuai lampiran Perbub 98 Tahun 2017
5. Fotocopy Kartu Keluarga
6. Fotocopy KTP
7. Surat Keterangan Sakit dari Rumah Sakit atau Puskesmas (JIKA SAKIT OPNAM / KONTROL)
8. Foto Keadaan Rumah ( Depan, Belakang, Dapur, Kamar Mandi, Dalam Rumah)

Jika semua persyaratan terpenuhi maka dinas sosial akan membuatkan rekomendasi Penerbitan dan pengaktifan kepertaan jaminan kesehatan ke BPJS Kesehatan ( 3 kali 24 jam akan aktif bagi yang sakit)